fbpx

IZIN PEMBANGUNAN GEDUNG DIPERCEPAT, PELUANG EMAS UNTUK SEKTOR PROPERTI

Share

Menurut Dewan Pengurus Daerah (DPD) Realestat Indonesia (REI) DKI, kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 118 Tahun 2020 tentang Izin Pemanfaatan Ruang merupakan langkah yang tepat.

Regulasi tersebut penting bagi pelaku usaha dalam rangka mendorong geliat sektor industri real estate di tengah Pandemi Covid-19 yang sudah berkepanjangan dan berdampak pada sektor properti, salah satunya.

“Kami apresiasi sekali dengan terbitnya aturan tersebut. Semoga kebijakan percepatan dan penyederhanaan perizinan sesuai yang tertera dalam Pergub tersebut berjalan dengan baik dan implementatiif di lapangan. Sesuai harapan banyak pihak, regulasi ini diharapkan juga bisa menjadi stimulus sehingga industri realestat di DKI Jakarta bisa berkembang di tengah pandemi,” ungkap Arvin F. Iskandar, Ketua DPD REI DKI Jakarta.

“Terbitnya Pergub itu merupakan salah satu terobosan yang dilakukan Bapak Gubernur Anies Basweda. Hal itu tentu harus mendapat dukungan semua pihak. Jika ada poin-poin dalam Pergub itu yang kemudian perlu aturan pelaksanaannya, maka harus segera dilengkapi. Kami siap diajak berkomunikasi,” ungkapnya dikutip dari Liputan 6, 11/02/2021.

Pergub Nomor 118 Tahun 2020 itu juga merupakan bentuk keinginan Gubernur bahwa pembangunan DKI Jakarta akan selalu berorientasi pada kepentingan publik.

Di lain kesempatan, pakar properti sekaligus CEO Panangian School of Property, Panangian Simanungkalit mengatakan bahwa kebijakan itu sangat bagus karena selama ini salah satu persoalan yang mendasar dibidang pembangunan properti di provinsi DKI Jakarta adalah lamanya waktu yang diperlukan untuk mengurus proses perizinan.

“Dengan dikeluarkannnya peraturan pelonggaran perijinan ini maka akan membuat proses pengembangan properti khusunya di DKI Jakarta, selain akan lebih efisien dilihat dari sisi waktu yang diperlukan pengembang untuk mengurus proses perijinan, juga akan semakin menekan biaya pengembangan proyek properti, ” ujarnya.

Menurutnya, pelonggaran aturan proses pengurusan ijin seperti ini perlu di ikuti oleh pemda-pemda di seluruh Indonesia nantinya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *