PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA

Share

[Sassy_Social_Share type="floating"]

Memasuki tahun 2021 ini Pemerintah tampaknya masih harus berupaya keras untuk mewujudkan pemerataan pembangunan Indonesia. Bukan hal yang mudah memang, mengingat Indonesia memiliki banyak Provinsi yang harus dibenahi.

Salah satu provinsi itu adalah Provinsi Sumatra Selatan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) akan segera merealisasikan pemerataan pembangunan infrastruktur di 17 kabupaten/kota Sumsel.

“Kota Palembang menjadi daerah pertama yang melangsungkan pembangunan infrastruktur. Setelah itu, dilanjutkan di kabupaten kota lainnya,” kata Gubernur Sumsel, H Herman Deru didampingi Walikota Palembang H Harnojoyo, dikutip dari Sumeks.co , Senin (4/11/2021).

Terkait masalah pendanaan, dikatakan Gubernur, Pemerintah Provinsi akan berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan juga Kementerian PU RI. “Yang penting dapat segera dilakukan pembangunan untuk masyarakat khususnya. Maka diharapkan Palembang Inderalaya dan Banyuasin harus terintegrasi secepatnya,” imbuhnya.

Sementara itu, Pengamat Properti dan CEO Panangian School of Property Panangian Simanungkalit mengatakan bahwa pemerataan selain bertujuan untuk menciptakan keadilan pembangunan antara daerah kualitas infrastruktur nya lebih baik dibandingkan dengan yg belum terlalu baik.

“Contoh antara jawa dan luar jawa, juga untuk menciptakan daya saing suatu daerah terhadap daerah yang lain dalam hal menarik investasi dari luar negeri ataupun dari luar daerah yang bersangkutan,” imbuhnya.

Sementara itu menurut Beliau, Pemerintah pusat sebagai otoritas perencana pembangunan nasional, ( menteri ppn/bappenas ) bekerjasama dengan Pemerintah daerah yang membutuhkan pembangunan infrastrukur dasar seperti : jalan, jembatan, pelabuhan laut, bandara dsb.

“Sampai dengan sekarang pemerataan pembangunan belum sepenuhnya berjalan baik dan mulus diakibatkan minimnya anggaran APBN dan APBD yang tersedia, minimnya daya tarik investasi pembangunn infrastrukrur dimata investor asing.” ungkapnya.

Hal ini pula yang menjadi sebab mengapa pemerintah baru-baru ini membentuk sebuah lembaga pembiayaan infrastrukur yaitu souvereign wealth funding (SWF) atau lembaga pembiayaan investasi (LPI).

“Dengan adanya lembaga ini maka pembiayaan pembangunan infrastruktur akan semakin populer dan menarik dimata investor asing. Mengingat pemerintah RI melalui LPI akan menawarkan proyek2 pembiayaan investasi pembangunan infrastruktur di Indonesia dengan sejumlah kemudahan dan insentif perpajakan khusus dari pemerintah.” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *